Musyawarah Antar Desa Penetapan Pengurus BKAD Kecamatan Gandrungmangu Masa Bakti 2021 - 2026

Cilacap - Dasar Surat Ketentuan Pasal 11 ayat (1)Peraturan Bupati Cilacap No. 154 tahun 2018 tentang Pelestarian Program Nasional Pberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa Kepengurusan BKAD terdiri dari pengurus BKAD dan Anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.

Dalam hal tersebut, Musyawarah Antar Desa (MAD)Penetapan Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Gandrungmangu Masa Bhakti Th. 2021-2026Dilalsanakan di Pendopo Kecamatan Gandrungmangu, Kamis (26/8/21)

Baca juga: Menko Polhukam: Situasi Pandemi Tidak Kurangi Ancaman Radikalisme dan Terorisme

Dalam penyampaiannya Kepala Dispermades Kabupaten Cilacap mengucapakan, selamat kepada BKAD yang baru, harapannya, pertahankan dengan kinerja yang lebih maksimal, selalu berkoordinasi dengan elemen yang ada dalam upaya pengembangan kemajuan BKAD.

Baca juga: Beberapa Oknum Kepala Desa Dinilai Mengecam Profesi LSM dan Wartawan

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa lahirlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang sebelumnya Program PNPM Mandiri Perdesaan.

Lembaga ini dibentuk dan pengurusnya pun dipilih perwakilan masyarakat seluruh Kecamatan dengan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) jelas, " Achmad Arifin.

Baca juga: Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Hilirisasi Industri Semakin Optimal

BKAD adalah merupakan organisasi kerjasama yang mempunyai lingkup wilayah antar desa dan mengembangkan bentuk kerjasama antar desa serta mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program pengembangan masyarakat. Dalam kinerja BKAD untuk terus bekerjasama dengan UPK

BKAD itu sendiri mempunyai tugas sebagai pelayanan terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di samping itu juga Ia (Instansinya) juga sebagai pengawas UPK-UPK di Kabupaten Cilacap.

Baca juga: BNPB Gandeng FWJ Gelar Bimtek  Pendampingan Wartawan Dalam Peliputan dan Pemberitaan Covid 19

Kedepan di tahun 2023 akan ada transformasi dari UPK menjadi BumDes bersama, bentuknya Lembaga Keuangan Desa, dan kita masih menunggu juklak dan juknis dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi", jelasnya.

Berharap apa yang sekarang diperoleh dengan baik oleh UPK Gandrungmangu dengan predikat UPK sehat kedepan dengan pengurus yang baru ini akan lebih baik lagi dengan mendapat surplus yang lebih besar.

Baca juga: Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrullah: Perekaman E-KTP di Daerah Pilkada Capai 99,71%

"Surplus yang lebih besar yang itu dimanfaatkan untuk penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Gandrungmangu, " tutupnya.

Dasar Surat Keputusan Camat No. 09 tahun 2021 tentang Penetapan Pengurus Kerjasama Antar Desa Kecamatan Gandrungmangu dan menetapkan "Agus Kurniawan" sebagai Ketua dari pengurus lama "Muslichudin".

Sementara Agus Kurniawan sebagai Ketua terpilih bersama jajaran anggotanya, akan menjaga amanah atas tanggung jawabnya, la juga mohon dukungan kepada semua pihak agar kepercayaan yang di emban bisa berjalan sesuai harapan.

Ia juga akan terus berkomunikas dan berkoordinasi dengan lnstansi terkait agar semua bisa berjalan sesuai tupoksinya, " terang Agus Kurniawan.

Baca juga: Presiden Jokowi: Kita Harus Satu Frekuensi dan Semangat Atasi Covid-19

Hadir dalam Musyawarah Kepala Dispermades Kabupaten Cilacap Achmad Arifin SH, Camat Gandrungmangu Yani Yhustianta S.STP., MM beserta para Kasi, Kapolsek Gandrungmangu AKP Sudrio, Danramil 10/Gandrungmangu diwakili Peltu Kharis Wahyudi, Kepala Desa, Ketua BPD se Kecamatan Gandrungmangu, serta para pengurus BKAD ( lama dan terpilih).

Totong