Bupati Sampaikan Tanggapan Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap TA 2021

Cilacap - Pemerintah Kabupaten Cilacap terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berbagai sumber yang Sah. Hal ini disampaikan Bupati Tato Suwarto Pamuji, saat memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Cilacap atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2021, Jumat (17/6/2022).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nurhidayat, didampingi Wakil Ketua DPRD Cilacap Sindi Syakir, Saiful Musta’in, dan Purwati. Wakil Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman turut hadir mendampingi Bupati, bersama sejumlah kepala OPD. Rapat paripurna kali ini masih digelar secara hybird, dan diikuti pimpinan OPD dan Camat jajaran dari kantor masing-masing.

Baca juga: Ikuti Protokol Kesehatan, Kemenperin Gelar Tes CPNS Formasi Tahun 2019 Secara Daring

Adapun upaya kedepan yang akan dilaksanakan meliputi optimalisasi pelaksanaan digitalisasi atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, pelaksanaan perubahan tarif pajak daerah. Hal sesuai Perda nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Cilacap,

“Penyesuaian NJOP PBB-P2 yang dilakukan secara intensif dan berkesinambungan, pendataan Obyek pajak daerah lainnya per ruas jalan, serta evaluasi rutin yang dilakukan terhadap SKPD pengelola pendapatan, ” kata Bupati.

Baca juga: Presiden Jokowi: Bapak Sandiaga Solahuddin Uno Kita Berikan Tanggung Jawab Sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Terkait opini WTP, Bupati mengungkapkan ada tanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2021. “Terkait hal tersebut, saya telah memerintahkan Kepala SKPD yang membidangi untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dalam waktu paling lambat 2 minggu setelah Surat Koreksi Intern atas berbagai temuan BPK tersebut diterima, ” tegas Bupati.

Selanjutnya berkaitan dengan antisipasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), upaya yang dilakukan Pemkab Cilacap adalah dengan membentukn Unit Respon Cepat (URC) Penanganan PMK Hewan Ternak di Kabupaten Cilacap, melalui Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 521 / 497/ 33 / Tahun 2022 tanggal 20 Mei 2022.

Baca juga: Tony Rosyid: Bukan Nambah Saham Bir, Anies Mau Jual

URC Penanganan PMK Hewan Ternak bertugas untuk mengantisipasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), serta memberikan edukasi dan sosialisasi terkait penanganan PMK pada peternak. Pada akhir tanggapannya, Bupati menyampaikan terima kasih kepada Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Cilacap, yang telah menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021.(*)